Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan badan, lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah yang dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan urusan wajib yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat.

  1. Hibah dapat diberikan kepada:
    1. Pemerintah Pusat;
    2. Pemerintah Daerah lainnya;
    3. BUMN atau BUMD;
    4. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
  2. Kriteria bantuan hibah bagi badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan adalah sebagai berikut :
    1. Peruntukannya telah ditentukan secara spesifik;
    2. Menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
    3. Tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya Keputusan Presiden atau Peraturan yang berskala nasional;
    4. Memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyaratan ;
    5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Hibah kepada badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Wali Kota dan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

  1. Permohonan hibah harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
    1. Surat permohonan bantuan hibah kepada Walikota Bogor.
    2. Proposal, yang paling sedikit memuat :
      1. Latar Belakang
      2. Maksud dan Tujuan
      3. Rincian Rencana dan Lokasi Kegiatan
      4. Waktu Pelaksanaan dan Anggaran Biaya
    3. Surat permohonan bantuan hibah kepada Walikota Bogor.
    4. Fotokopi Akta Notaris dan Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, paling singkat 3 (tiga) tahun, dan/atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
    5. Fotokopi dokumen kepemilikan tanah (akta / wakaf / hibah) atas nama lembaga.
    6. Surat keterangan domisili dari Kelurahan setempat, yang diketahui oleh Kecamatan.
    7. Surat Pernyataan Tidak Ada Konflik Internal dan dengan Lingkungan Sekitar.
    8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Pengurus Inti (Ketua, Sekretaris dan Bendahara).
    9. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)